Resensi Buku “Menjerat Gus Dur”

Judul Buku       : Menjerat Gus Dur
Penulis             : Virdika Rizky Utama
Penerbit           : NUmedia Digital Indonesia
Tahun terbit    : Desember 2019
Tebal               : xxi+376 hlm.
Ukuran kertas : 17,6 × 25 cm.

Sepak terjang Gus Dur ada di beberapa titik. Untuk itu, tidak aneh apabila Gus Dur lebih sering menjadi sumber kontroversial di tengah-tengah kita. Hal tersebut tidak lain karena yang dijadikan pertimbangannya begitu kompleks. Di sini mengapa Gus Dur terlihat melangkah lebih maju dari yang lainnya.

Buku “Menjerat Gus Dur” yang ditulis oleh Virdika Rizky Utama adalah serpihan sejarah, terlebih yang berkaitan dengan pelengseran Gus Dur dari kursi presiden. Di samping itu, dalam buku tersebut terlebih digambarkan bagaimana kondisi negara dan pemerintahan pra-Gus Dur. Hal tersebut sangatlah penting, supaya dalam membaca kita tidak terputus dari variabel utamanya.

Pelengseran Gus Dur, dalam paparan Virdi, dibidik tidak hanya dalam satu sisi. Ketika Soekarno dan Soeharto dilengserkan dengan pertimbangan dekadensi legitimasi, yakni politik, ekonomi, dan moral, hal yang sama juga yang menjadi bidikan pembicaraan dalam buku ini dalam upaya pelengseran Gus Dur pada waktu itu. Yang menguatkan kualitas sebagai buku sejarah, buku ini didasarkan atas sebuah dokumen penting yang berhasil ditemukan Virdi dengan tidak sengaja alias kebetulan.

Buloggate dan Bruneigate digoreng untuk menurunkan reputasi Gus Dur dari sisi moral. Untuk itu dibangunlah narasi pada waktu itu, “bagaimana bisa seorang presiden ingin membersihkan KKN, namun terindikasi atau terlibat dugaan korupsi” (h. 9). Tuduhan bahwa Gus Dur tidak berpihak kepada umat Islam juga menambah tumpukan serangan bahwa Gus Dur sudah mengalami dekadensi legitimasi.

Pada bab I, dijelaskan bagaimana Orde Baru dan kondisi masyarakat pada masa kepemimpinan Soeharto. Sebagai titik balik dari kebijakan Soekarno, Soeharto dalam memimpin Indonesia menggunakan paradigma “ekonomi sebagai panglima” dari yang sebelumnya “politik sebagai panglima” (h. 11).

Karena Soeharto membuat sistem ekonomi ditangan pasar dengan mekanisme favoritisme, blokade pasar dengan kekuasaan serta mekanisme pasar yang digunakan oleh pengusaha dan penguasa demi keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga bukan pemerataan ekonomi yang terjadi melainkan oligarki yang semakin menguat dan membumi. Selanjutnya dapat diperhatikan bagaimana bisnis Soeharto dan keluarganya berkembang pada masa itu.

BACA  Islam di Negeri Cina

Sementara Islam politik pada masa Orba mengalami pasang surut, meskipun pada akhirnya dibentuklah ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai simbol kepedulian pemerintah kepada Islam. Dalam hal ini, Gus Dur menolak untuk bergabung dan menjadi bagian dari organisasi ini.

Bab I, diakhiri dengan lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 dengan kekacauan dan gonjang-ganjingnya. Namun yang menarik, dalam buku ini justru disebutkan, bahwa turunnya Soeharto pada waktu itu bukan karena mendengar suara mahasiswa, melainkan koalisi yang dibangunnya menarik dukungannya pada 20 Mei 1998 (h. 48).

Pada bab 2 dijelaskan pemerintahan pada masa BJ Habibie dengan susunan kabinet dan polemik serta usaha-usahanya.

Sedangkan pada bab 3 mengulas tentang sejarah penting bagaimana Indonesia melakukan pesta demokrasi yang pertama sebagai bagian dari buah reformasi 1998. Yang menjadi permasalah utama pada pemilu 1999 adalah kebutuhan UU yang memberi jaminan bagi keberlangsungan pemilu yang demokratis dan pelaksanaan pemilu yang diagendakan oleh MPR maksimal pada bulan Juni 1999.

Dengan berbagai lika-liku yang panas dan tidak mudah yang dipaparkan oleh Virdi, akhirnya Gus Dur berhasil memenangi pemilu dengan perolehan suara 374, sementara Megawati 313. Hasil ini membuat megawati berdiam seribu bahasa karena merasa dipermalukan. “Pokoknya saya tidak mau dipermalukan”, begitulah komentar Megawati ketika Saifullah Yusuf menanyakan kesediaan Megawati untuk menjadi Wakil presiden (103).

“Kita harus mempertahankan keutuhan negara kita dihadapan negara lain yang terkadang menganggap ringan perasaan dan harga diri kita. Ini bukan tugas ringan, ini tugas berat. Apalagi karena kita sedang didera oleh perbedaan paham yang besar oleh longgarnya ikatan-ikatan bangsa”, begitu komentar Gus Dur setelah mengucapkan sumpah presiden (h. 107). Pembahasan ini masuk dalam bab 4 dalam buku Menjerat Gus Dur.

Menurut Virdi langkah reformasi belum terjadi pada masa pemerintahan Habibie. Gus Dur melakukan langkah-langkah reformasi pertama kali dengan membina orang-orang yang dipercaya untuk mengawasi reformasi dan pengelolaan negara (h. 145). Departemen yang dinilai merugikan masyarakat dan menjadi lumbung korupsi satu demi satu dibubarkan. Diantara yang dibubarkan adalah Departemen Penerangan (Deppen), Departemen Sosial (Depsos), dan mengurangi kekuasaan Setneg.

BACA  Rocky Gerung dan Gus Dur : Antara Kritis dan Kepercayaan Diri yang Tinggi

Meskipun ia akhirnya mendapat serangan, Gus Dur tetap kekeh dengan pandangannya bahwa pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak campur tangan dalam urusan masyarakat (h. 146). Menjalankan amanat reformasi tidaklah mudah. Gus Dur bahkan ketika berkeinginan untuk membubarkan TAP MPR No. XXV/1966 tentang pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme, Gus Dur sampai dituduh sebagai bagian dari persekongkolan dengan komunisme (h. 146).

Awal kegaduhan hingga dilengserkannya Gus Dur bermula dari pemecatannya terhadap Jusuf Kalla (Menteri Perdagangan dan Perindustrian) dari Partai Golkar dan Laksamana Sukardi (Menteri BUMN) dari PDI-P. Bahkan Gus Dur menyodorkan bukti korupsi Jusuf Kalla kepada Akbar Tandjung setebal 400 halaman (h. 149).

Akibat pemecatan ini dan berlanjut dengan pembahasan munculnya 40 nama-nama musuh Gus Dur dengan tugasnya masing-masing membuat buku Virdi ini tambah menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Mereka diantaranya adalah Fuad Bawazier (mantan Menteri keuangan), Arifin Panigoro (Ketua Fraksi PDI-P di DPR), M. Jusuf Kalla (Bukaka), Amien Rais (Partai Amanat Nasional), Akbar Tandjung (Golkar), Eggi Sudjana (Ketua Umum PPMI), Dawam Rahardjo (Rektor Unisma, Bekasi), Wiranto (mantan Menko Polkam), Feisal Tanjung (mantan Panglima ABRI), dll.

Kurang lebih, dalam analisis Virdi, ada empat kelompok yang menurunkan reputasi kepresidenan Gus Dur, yakni kelompok yang kecewa karena kalah dalam pemilihan presiden, sisa-sisa Orba, Poros Tengah, dan TNI (h. 155).

Pada bab 5, Buloggate dan Bruneigate menjadi pembahasan yang menarik dan menjelaskan bukti sejarah yang semestinya. Kedua isu ini, sebagaimana kita ketahui, menjadi senjata untuk menurunkan reputasi Gus Dur. Kata kunci untuk mengurai masalah Buloggate ada dalam sosok Suwondo, mantan tukang pijat Soeharto dan pernah memijat Gus Dur juga. Virdi menyebut, “tidak ada indikasi bahwa ada hubungan antara Gus Dur atau keluarganya dengan Suwondo. Namun, musuh politik Gus Dur bersikeras menuduh Gus Dur terlibat dalam masalah ini” (h. 160).

BACA  Melestarikan Perspektif Kebudayaan Ala Gus Dur

Dalam sub bab tentang Dokumen Perencanaan, Virdi menyebutkan bahwa para elit politik melakukan rapat yang dilatarbelakangi dipecatnya Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla. Bahkan rapat tersebut membicarakan kemungkinan-kemungkinan untuk menjatuhkan Gus Dur, mengangkat Megawati menjadi presiden, dan kemungkinan serangan para pendukung Gus Dur.

Dalam upaya pelengseran Gus Dur, dari berbagai lini melakukan tugasnya masing-masing. Dalam buku ini, sangat mencengangkan memang membacanya, sebab tercatat nama-nama yang sepertinya tidak mungkin. Nama-nama itu ditulis dengan jelas.

Desakan agar Gus Dur mundur, sebagaimana disampaikan oleh Akbar Tandjung, adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi, selama masih dalam koridor demokrasi (h. 203).

Yang menyayangkan adalah konflik pada waktu itu tidak mempunyai manfaat sama sekali bagi negara dan demokrasi. Virdi menyebutkan bahwa konflik mereka hanya antagonis semata dan tidak ada manfaatnya, khususnya bagi peningkatan kualitas demokrasi (h. 212).

Pada bab 6 dibahas tentang penuntutan kepada Soeharto dan keluarganya. Habibie gagal untuk mengusut Soeharto. Inpres (Instruksi Presiden) No. 30 tahun 1998 hanya berfungsi untuk mengulur-ngulur waktu pengadilan Soeharto. Akhirnya, tugas itu jatuh ke tangan Gus Dur.

Pada 1 November 1999, Gus Dur meminta Jaksa Agung, Marzuki Darusman, untuk membuka kembali kasus Soeharto. Pada 6 Desember 1999, SP3 kasus suharto dicabut. Ini menunjukan penyelidikan terhadap Soeharto berlanjut. Tujuh yayasan yang dibidani Soeharto adalah Dharmais, Supersemar, Dakap, Gotong Royong, Amal Bhakti, Muslim Pancasila, Trikora, dan Dana Sejahtera Mandiri.

Ketika Kapolri Rusdihardjo menolak untuk menangkap Tommy Soeharto yang buron, akhirnya Gus Dur memberhentikan Rusdihardjo. Namun, apa yang dilakukan oleh Gus Dur justru memicu amarah para lawan politiknya. Apa yang dilakukan oleh Gus Dur dibenarkan oleh Jaksa agung Marzuki Darusman. Menurutnya, di samping ada dorongan publik, adanya alasan keamanan yang melatar belakangi pemberhentian tersebut.

Akhirnya, pada bab terakhir, disebutkan oleh penulis buku bahwa “setelah Gus Dur lengser, politik kekuasaan hanya sekedar bagi-bagi jabatan. Politik sudah tidak menyentuh substansinya, sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan cara-cara demokratis. Tidak ada lagi keberanian untuk mendobrak kelaziman yang sebenarnya keliru dalam praktik demokrasi. Dan Gus Dur merupakan aktor sekaligus korban dari praktik politik yang demikian keliru tersebut” (h. 332).

Tanggapan Anda
Close
Social profiles