WNI eks-ISIS dan Kerinduan Terhadap Tanah Air

  • Whatsapp

Pemerintah sudah mengetok palu: tak akan memulangkan WNI eks-ISIS di Suriah dan Turki. Jumlah mereka mencapai hampir 700 orang. Saya menghormati keputusan pemerintah. Meski demikian, saya punya pendapat yang berbeda. Perkenankan saya menyampaikannya di sini.

Baik yang setuju maupun menentang repatriasi/pemulangan WNI eks-ISIS, punya argumen masing-masing yang cukup kuat. Salah satu argumen kuat untuk menentang repatriasi, dan ini dipakai pemerintah: mereka akan menularkan “virus” terorisme di Indonesia. Benarkah?

Read More

Penularan virus ideologi jihadisme di era digital ini, sebagaimana kita tahu, lebih banyak mengambil bentuk “kontak tak langsung” (meminjam bahasa medis). Penyebaran virus ideologi ini lebih banyak melalui ruang maya, dengan cara tersembunyi, “slaman-slumun”.

Meskipun anggota ISIS ini tidak diizinkan pulang ke negeri masing-masing, mereka tetap bisa melakukan rekrutmen anggota secara jarak jauh, secara online, sebagaimana berlangsung selama ini. Tidak memulangkan mereka tak seluruhnya merupakan solusi.

Argumen lain untuk menentang re-patriasi adalah: mereka sudah dengan sadar membakar paspor, dan menolak jadi WNI. Apa gunanya mereka dipulangkan? Saya punya kritik atas argumen ini. Pertama: apapun, kita tak boleh membiarkan WNI menjadi “stateless”.

Secara kemanusiaan, jelas kurang bertanggung-jawab membiarkan WNI menjadi “stateless”, tak memiliki kewargaan. Apapun kesalahan mereka, negara Indonesia harus tetap memberi mereka status kewargaan. Saat tidak di-repatriasi, dengan sendirinya mereka rentan menjadi “stateless”.

Mengenai betapa menjijikkannya tindakan brutal ISIS selama ini, tak perlu dipersoalkan lagi. Saya sendiri marah atas munculnya kelompok ini. Mereka sungguh telah merusak citra Islam. Tetapi kemarahan kita tak boleh terlalu jauh mempengarhui pendapat kita soal repatriasi ini.

BACA  Ilmu yang Telah Menjadi “Laku”

Berikut ini beberapa argumen saya untuk repatriasi:

a. Keberadaan eks-anggota/simpatisan ISIS di Suriah dan Turki justru akan rentan membuat mereka kian mengalami radikalisasi lebih jauh. Ini akan menjadi masalah keamananan global dalam jangka panjang.

b. Negara-negara asal anggota ISIS, semuanya memiliki tanggung-jawab moral bersama untuk melakukan repatriasi warga mereka, agar mereka bisa hidup di dalam komunitas yang normal, dan pelan2 mengalami deradikalisasi secara alamiah.

Saya yakin di antara para WNI eks-ISIS ini banyak yang kemudian kecewa terhadap “utopia” dan mimpi sorga yang ditawarkan oleh ISIS. Kisah-kisah kekecewaan mereka sudah banyak kita baca di pelbagai media. Mereka ini justru bisa menjadi jubir untuk mendukung program de-radikalisasi.

c. Tentu saja, ada banyak dari mereka ini yang masuk dalam kategori “die hard”, orang2 yg keras-kepala tetap percaya pada ideologi ISIS, apapun yang terjadi. Terhadap mereka ini, pemerintah jelas perlu melakukan “pengawasan” dan “treatment” khusus.

Seperti dipertanyakan oleh @ariel_heryanto dalam twit-nya baru-baru ini, ada soal yg menggantung: walau pemerintah tidak memulangkan WNI eks-ISIS, bagaimana jika mereka ingin pulang, menyatakan “tobat”, dan benar-benar ingin kembali menjadi warga negara yang baik?

Banyak di antara WNI eks-ISIS ini yang masih anak-anak, dan remaja yang baru tumbuh menjadi manusia. Mereka tentu memiliki impian sebagaimana anak-anak lain. Mereka jelas tak boleh direnggutkan dari impian-impian mereka di masa depan. Pemerintah mestinya tak boleh mematikan impian mereka ini.

Terakhir, kita selama ini menggambarkan negeri ini sebagai “ibu pertiwi”. Salah satu watak seorang ibu adalah menerima dengan senang hati anak-anaknya yang ingin pulang ke rumah, senakal apapun anak-anak mereka itu. A mom will ALWAYS embrace her children in her lap, no matter what.

BACA  Kedaulatan Negara dalam Tata Dunia

Saya tahu, pendapat saya ini amat tidak populer di tengah-tengah kemarahan publik atas ISIS dan kebrutalannya. Tetapi saya perlu menyampaikan opini tandingan ini agar berimbang. Poin saya: tidak seluruh argumen penolakan repatriasi yg menjadi posisi pemerintah valid. Sekian.

*artikel ini diambil dari utas Gus Ulil. Judul di atas, dibuat oleh redaksi nyarung.id. Berikut utas lengkap Gus Ulil:

Tanggapan Anda

Related posts