Kalau Dicuekin Terus, Biar Ormas Agama yang Menentang Omnibus Law

  • Whatsapp

Pak, Buk, buat kalian yang tidak becus mengurus potensi negara, kalau kekuatan buruh tidak juga membuat kalian gentar, kritik dan pandangan para serikat tidak kalian lirik, parpol serta perangkat negara tiba-tiba diam, kayaknya sudah saatnya ormas agama turun ke jalan untuk menentang praktik ugal-ugalan ini. Biar sesekali kalian melek dan mendengar aspirasi kami.

Tahun 2019 lalu kami sudah dibenturkan, dikotak-kotakkan, dipaksa mengkonsumsi pil pahit yang berdampak terhadap iklim persatuan kami sebagai Bangsa, yang pada akhirnya eh kalian malah bagi-bagi jatah. Kayaknya saat ini momen yang pas deh buat ormas agama bersilaturahmi, tidak lain tidak bukan ya untuk menentang Omnibus Law ini.

Read More

Dalam momen ini, perbedaan wahabi sama aswaja akan kami kesampingkan, qunut atau enggak tidak akan kami bawa-bawa, khilafah atau demokrasi tidak akan kami bahas, kafir atau non-muslim berbaur sama saja demi satu tujuan menolak keras Omnibus Law ini. Asal kalian tahu, kami juga bisa bersatu dan solid dengan tujuan yang sama.

Omnibus Law ini sudah di luar batas sih, Ketum GP ANSOR, Gus Yaqut Kholil Qoumas mengatakan bahwa, Omnibus Law ini lebih menaruh perhatian pada investasi dan investor dibanding upaya penciptaan lapangan kerja dan usia kerja produktif itu sendiri. RUU ini dibentuk dengan tidak jujur.

penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini tidak mengikuti pola penyusunan undang-undang yang baik dan demokratis. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja hanya dikonsultasikan kepada publik melalui Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Konsultasi Publik Omnibus Law (Kepmenko Perekonomian No. 378 Tahun 2019) yang melibatkan hampir seluruh asosiasi pengusaha, pengusaha, dan pejabat pemerintahan (provinsi dan kabupaten/kota).

BACA  Banser Memang Sangar, Tapi Berhati Hello Kitty

Sekretaris umum FPI sendiri mengungkapkan bahwa, RUU Omnibus Law Cipta Kerja membuktikan pemerintah menggunakan kekuasaan untuk menabrak ketentuan hukum. Omnibus Law bertentangan dengan prinsip kerakyatan yang kerap ditonjolkan rezim. Semua retorika dan pencitraan kerakyatan hanya omong kosong dan pembohongan publik.

Lalu, Pak Din Syamsuddin berujar bahwa, MUI sudah bersuara keras sebagaimana Omnibus Law juga menyasar perbaikan Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH). Jika tidak berhati-hati dalam revisi dan harmonisasi UU JPH dengan unsur lainnya, maka aturan sertifikasi halal bisa bermasalah.

Dengan adanya Omnibus Law, pengusaha bisa mengurangi banyak ongkos produksi. Mereka juga bisa berkelit dari banyak aturan tanpa harus takut dipidanakan karena dalam RUU ini, pekerja tidak lagi bisa melaporkan perusahaan dengan delik pidana karena sanksi yang diatur di sini hanya sanksi administratif.

Belum lagi, dalam draf RUU Omnibus Law ini banyak pasal-pasal -yang demi mengakomodasi kemudahan bikin usaha, diperbolehkan mengabaikan isu lingkungan, sosial, dan budaya.

Sudah saatnya kita memukul genderang kepada oligarki bahwa kita bukanlah ternak yang bisa digiring ke sana kemari seenaknya, bertekuk lutut dengan mudahnya demi sebuah potongan kue yang nyatanya membuat kehidupan masyarakat sengsara.

Tolak Omnibus Law yes, Khilafah tetap No!

Tanggapan Anda

Related posts