Benarkah Pemerintah Hanya Cari Aman?

  • Whatsapp

Kenapa pemerintah tidak mau menyebutkan karantina wilayah, melainkan lebih memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini tentu memunculkan analisis publik.

Pernyataan yang dilontarkan oleh juru bicara Presiden Fadjroel Rachman, mengenai tahapan baru perang melawan Covid-19 seolah hanya memunculkan dua opsi alternatif pemerintah terhadap penanganan Corona, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau darurat sipil.

Read More

Hal ini menjadi logika dasar yang melompat jauh, dari UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan melompat ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah alternatif dalam mengurangi penyebaran Covid-19, hal tersebut disampaikan sebagai alasan pemerintah.

Sedangkan karantina wilayah tidak disebutkan sama sekali, dengan hanya menyinggung Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan darurat sipil. Pemerintah beserta jajarannya terkesan lari dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya, jika kebijakan yang diambil adalah karantina wilayah.

Sebagaimana seharusnya dalam situasi-kondisi wabah yang terus meluas, Pasal yang digunakan menurut UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, “Setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah karantina wilayah, tidak melompat jauh ke darurat sipil!. Sebab, (Karantina Wilayah) terdapat pada Bab VII bagian ketiga tentang Karantina Wilayah terdapat pada Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2018. Inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah! Jika Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ini diabaikan oleh pemerintah, maka merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap perintah Konstitusi.

Ditambah lagi, Perppu Nomor 23 Tahun 1959 yang mencantumkan redaksi darurat sipil itu merupakan aturan lama yang sempat akan diubah setelah reformasi 1998. Pasal 17 dalam Perppu tersebut menyebutkan hak penguasa darurat sipil yang sangat otoriter, di antaranya kontrol terhadap semua alat komunikasi dan pemberitaan.

BACA  Optimisme Pendidikan Santri

Dampak dari Perppu ini pun bahaya, dikarenakan regulasinya banyak memuat pasal yang membuka peluang tindakan represif dari aparat, dan kebebasan sipil dipastikan akan terganggu dalam skala nasional.

Masyarakat hari ini bertaruh dengan waktu bergantung pada Pemerintah, jika memang kebijakan darurat sipil benar-benar diterapkan, makan sama sekali tak ada solusi atas social distancing.

Masyarakat harus mencari sandang, pangan, papannya sendiri, dan pelanggar kebijakan darurat sipil dapat dipidana lima tahun. Jika kebijakannya seperti ini, pemerintah melalui penegak hukumnya dapat memasukan tindakan represif terhadap kebijakan yang telah dibuat.

Lantas dimana tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat kecil dalam situasi wabah pandemi global ini? Apakah akan mengorbankan kesehatan dan nyawa warga negaranya yang mengandalkan pendapatan harian?

Tanggapan Anda

Related posts