Program KKN di UIN Jakarta, nggak jelas!

  • Whatsapp

Sebagai mahasiswa semester 6 yang sedang sambat-sambatnya menjalani berbagai kegiatan wajib perkuliahan di tengah pandemi, dihadapkan pada kebijakan perkuliahan yang semrawut, sontak membuat saya bener-bener kudu wiridan misuh.

Ya, pandemi membuat aktivitas yang sedianya dilakukan secara tatap muka, kini berubah serba daring. Mulai dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara virtual, hingga kegiatan wajib semester akhir seperti KKN tentu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Read More

Pelaksanaan KKN tahun 2020 ini cenderung berbeda dengan KKN tahun-tahun sebelumnya karena hadirnya pagebluk covid-19.

Kegiatan KKN yang umumnya dilakukan di desa-desa terancam tidak dapat dilaksanakan sesuai ekspektasi awal.

KKN tahun ini, khususnya di UIN Jakarta akan dilaksanakan oleh mahasiswa angkatan 2017, tentunya dengan pelbagai macam program yang sedianya telah dibuat oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Jakarta sejak awal tahun ini. Diantara program yang dicanangkan adalah seperti KKN reguler, KKN Internasional dan KKN Nasional.

Namun, nampaknya PPM UIN Jakarta sebagai lembaga pengayom serta penyelenggara KKN di UIN Jakarta terkesan tidak siap dalam menyiapkan KKN tahun ini, seperti perubahan-perubahan informasi kegiatan pembekalan KKN yang super dadakan.

“Dari Aceh jauh-jauh kesini malah gak jadi”, celoteh salah satu mahasiswa dalam kolom komentar postingan IG ppmuin tentang perubahan jadwal pembekalan.

Tidak hanya soal jadwal pembekalan oleh PPM saja yang dirasa tidak siap, ada beberapa persoalan lain seperti pemberkasan KKN pilihan (nasional dan internasional) yang entah kapan hasil seleksinya diumumkan.

PPM juga sempat mewajibkan kuliah umum pada tanggal 11 Maret yang mana semua mahasiswa calon peserta KKN diharuskan hadir di auditorium pada waktu dan kesempatan yang sama, akan tetapi, pihak PPM tidak memikirkan terlebih dahulu kapasitas gedung dan membludaknya jumlah peserta, akhirnya sebagian besar dari mereka terlantar di pelataran audit karena tidak tertampungnya di dalam.

Setelah pagebluk covid-19 mulai merambah di Indonesia, pada tanggal 16 Maret IG ppmuin memposting surat edaran rektor UIN Jakarta tentang imbauan kegiatan-kegiatan di UIN Jakarta pada masa pandemi covid-19. Dari surat edaran itu, kegiatan yang mendapatkan efek salah satunya adalah program KKN.

BACA  Rocky Gerung dan Gus Dur : Antara Kritis dan Kepercayaan Diri yang Tinggi

Dalam surat edaran tertuliskan, “Persiapan KKN dan praktik lapangan akan dilakukan penjadwalan ulang atau diganti dengan metode lain yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi”. –Yahh pupus deh buat ngerasain KKN.

Lalu pada tanggal 5 Mei IG ppmuin memposting pengumuman tentang KKN tahun ini ditiadakan dan diganti dengan KKN DR (Dari Rumah) & KKN KS (Kegiatan Sosial). Momen yang ditunggu-tunggu mahasiswa/i untuk merasakan KKN gak jadi deh, angan-angan ku punah, seperti itulah beberapa komentar dalam postingan yang menunjukan kekecewaan mahasiswa terhadap ekspektasi diadakannya KKN.

Lantas saya mencoba mengkritisi pemilihan diksi dalam pengumuman tersebut soal peniadaan seluruh bentuk KKN pada tahun ini dan mengganti dengan kata atau istilah KKN baru yaitu KKN DR/KS.

Di awal PPM mengatakan bahwa ditiadakan seluruhnya, tapi kok tetap ada namun dengan istilah yang lain? Di sini menunjukan ketidaksinambungan kata di awal dengan yang akhir, kalau memang tidak mau diadakan seluruhnya, harusnya tidak perlu diadakan.

Kalau memang tetap mau diadakan dan cuma diganti istilahnya, tidak perlu menggunakan diksi “ditiadakan seluruhnya”, cukup diganti atau dengan pemilihan diksi lain yang tidak kontradiktif dengan kata setelahnya. Agar tak menimbulkan multitafsir seperti yang banyak disampaikan di kolom komentar.

Selain itu, ada beberapa program yang juga semrawut. Pada tanggal 12 Mei IG ppmuin mengunggah pamflet tentang seminar KKN secara daring yang akan diadakan pada tanggal 14-nya melalui Zoom. Pada pengumuman itu dikatakan peserta wajib seminar adalah dua orang delegasi dari setiap kelompok, yang sebelumnya harus mendaftar terlebih dulu melalui google form yang linknya sudah tertera. Yang pada sesi terkahir dikatakan akan mendapatkan e-sertifikat.

Seminar tersebut dimoderatori oleh DR. Kamarusdiana, MH selaku kepala PPM UIN. Beliau sedikit menginformasikan perihal KKN 2020 ini, beliau mengatakan bahwasannya KKN tahun ini dibagi menjadi dua, KKN Sosial yang akan dilakukan oleh mahasiswa dari beberapa fakultas khusus seperti kedokteran, pskologi. KKN umum yang dilakukan oleh mahasiswa selain fakultas yang disebutkan di awal.

KKN akan tetap diadakan pada bulan Juli-Agustus, tetap berkelompok dan dilakukan tanpa dana, yang katanya anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan covid-19. KKNnya tetep, dananya enggak? Kewajiban tetep harus dilakukan, tapi haknya gak tersampaikan.

BACA  Harlah PMII: Banyak Euforia Sedikit Aksi Nyata Lawan Corona

Prof. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A sebagai Rektor UIN membuka seminar sebagai keynote speaker menyampaikan hal-hal produktif yang bisa dilakukan selama #dirumahaja, seperti bercocok tanam, merajut, dan lain sebagainya. Ia mengatakan itu adalah hobi saya, dan diharapkan untuk mahasiswa dan civitas UIN bisa ikut mencontohnya. Ya, keynote speaker dalam kegiatan tersebut diisi dengan banyak curhat pengalaman dengan harapan dapat dicontoh.

Pembicara pertama yaitu bapak Jajang Jahroni, Ph.D. Inti dari pembicaraannya, beliau menyayangkan tidak bisa dilaksanakannya KKN seperi biasa, yang menyayangkan bukan hanya mahasiswa saja berarti, Pak Jajang juga, mungkin hanya gimmick.

Beliau juga menginformasikankan bahwa KKN kedepannya akan diperluas jangkaunnya, juga akan menerapkan sistem kampus merdeka seperti yang disampaikan bapak MENDIKBUD Nadiem. Ya itu kan kedepannya pak, nasib KKN kami sekarang gimana? Kok malah ngelantur.

Pembicara kedua yaitu bapak Dr. Ir. H. Nadratuzzaman, M.Ec. Beliau menjelaskan kiat-kiat yang bisa dilakukan mahasiswa dalam KKN DR sebagai agent of chance dalam merubah sikap masyarakat pada masa pagebluk dengan memperhatikan situasi di sekitar lingkungan sendiri. Beliau mengatakan kita bisa membantu RT/RW perihal data penduduk, atau juga bisa memberikan edukasi keagamaan sebagai mahasiswa UIN, seperti ibadah di masa pandemi, salat Idul Fitri dengan berpedoman buku fatwa MUI selama masa pandemi. Kita KKN di bulan Juli-Agustus kok program yang ditawarkan penyuluhan edukasi salat Idul Fitri yang dilakukan pada Mei? Kan ga sesuai sama timeline KKN. Emangnya edukasi moderasi beragama hanya wajib dilaksanakan pas KKN? Kan enggak. Yang juga jadi pertanyaan, katanya KKN masih tetap berkelompok, lalu desa siapa yang menjadi pusat KKN DR kita? Jadi individu apa kelompok sih? Di daerah masing-masing atau daerah yang sudah ditentukan? Benar-benar gak jelas.

Setelah semua pembicara selesai, seminar KKN secara darling langsung ditutup tanpa ada sesi tanya jawab dengan alasan setelah ini akan diadakan rapat jajaran PPM. Sebelumnya moderator juga menjelaskan bahwa juknis KKN sedang dibuat, dan akan dibuat dalam bentuk video. Tunggu pemberitahuan selanjutnya perihal juknis. -Juknis baru dibuat? Tapi kok udah ada istilah KKN DR?

BACA  Bajing Loncat Mana yang Menyebabkan AIS Nusantara Ambyar?

Ekpektasi seminar KKN: penjelasan juknis, eh gataunya juknisnya aja masih dibuat. Seminar juga tanpa diskusi, pembicaraan satu arah, buat apa ngadain namanya seminar segala kalau tanpa diskusi. Setelah itu e-sertifikat seminar dibagikan dalam bentuk link yang dibagikan di bio IG ppmuin, pendaftaran peserta sebagai delegasi tiap kelompok di awal buat apa ya? Absensi formalitas? Atau sertifikatnya yang formalitas? Udah gitu sertifikatnya tanpa stempel.-hmm

KKN tahun ini di tengah pandemi corona tidak mudah dilaksanakan jika hanya sendiri di rumah masing-masing dan kalau pun tetap perlu biaya, itu sangat membebani mahasiwa, sebab tidak adanya pemberian dana sama sekali, sedangkan tidak semua mahasiswa dari kalangan berada, apalagi kondisi saat ini tentu membuat perekonomian masyarakat rata-rata menurun.

Kewajiban KKN harus tetap dilakukan, tapi hak kita memperoleh dana KKN yang digunakan untuk operasional untuk seluruh kegiatan tak tersalurkan.

KKN tahun ini terkesan memaksa. Memaksa untuk tetap dilakukan, tanpa adanya kesiapan, mulai dari juknis yang belum jelas, dana sebagai penunjang kegiatan, dan kesiapan lainnya.

Memang tidak dapat dipungkiri semua ini terjadi sebagai akibat merebahnya pagebluk, semuanya juga dipastikan tidak menginginkan hal itu, semuanya punya harapan yang sama, yaitu pegebluk cepat berlalu.

Dalam konteks ber-KKN kita juga berharap kegiatan dapat berjalan dengan efektif sebagai pengaplikasian salah satu poin dari tri dharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian. Untuk itu, bukan hanya kritik yang kami sampaikan sebagai bahan evaluasi PPM UIN agar lebih baik kedepannya, kami juga memiliki opsi saran untuk KKN kami.

Kami memiliki dua opsi: pertama, KKN tetap dilaksanakan dan diundur waktu pelaksanaanya. Penerapan KKN akan lebih efektif sebagai penyuluhan dan edukasi mahasiswa kepada masyarakat terkait peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan setelah pandemi berakhir. KKN pilihan seperti KKN Internasional juga bisa digunakan untuk mempelajari cara negara lain menangani dan recovery pagebluk.

Kedua; KKN ditiadakan jika memang tidak sanggup dilaksanakan. Mewajibkan KKN, tapi haknya tak tersampaikan. Tanpa dana dan kesiapan lainnya, –kan katanya dananya dialihkan untuk masyarakat terdampak covid- ettts kita mahasiswa juga masyarakat Indonesia yang terdampak covid, bayar UKT juga masih full kok karena gak jadi didiskon.

Tanggapan Anda

Related posts