Matinya Nalar Kritis dalam Tagar #Mendikbuddicarimahasiswa

  • Whatsapp

Belakangan ini kanal media sosial dibanjiri dengan tagar #mendikbuddicarimahasiswa. Munculnya tagar ini dilatar belakangi keresahan mahasiswa dengan tidak adanya kebijakan Kemendikbud untuk kalangan mahasiswa khususnya kebijakan mengenai peringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Nadiem Makariem yang berperan sebagai Mendikbud seolah-olah bak hilang ditelan bumi, gelagatnya tidak ada. Sudah baunya tak tercium, apalagi kebijakannya. Selama pandemi yang berlangsung mulai Maret hingga kini memasuki bulan Juni terhitung hanya sebutir dua butir kebijakan yang beliau ambil.

Read More

Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah penghapusan ujian nasional, perubahan model pembelajaran yang semula luring menjadi daring, dan pemanfaatan dana BOS untuk operasional sekolah. Sebagai menteri millennial yang juga mantan CEO Gojek, tentunya banyak pihak yang berharap pada kecakapan Mas Nadiem untuk merekonstruksi sistem pendidikan di Indonesia.

Apalagi visi pada periode kedua presiden Jokowi adalah membangun Sumber Daya Manusia, yang selama ini kita kenal dengan pendidikan karakter. Dengan ditunjuknya Mas Nadiem sebagai mendikbud, sudah pasti presiden berharap banyak pada terobosan yang akan mas menteri berikan, bukan begitu, Mas?

Pada situasi yang serba terbatas seperti ini, kalangan akademis khususnya mahasiwa merasa tidak dipedulikan malah cenderung diabaikan oleh mas menteri. Mereka merasa tidak diperhatikan karena UKT masih jalan dan tidak mendapat potongan, sementara mereka tidak menggunakan fasilitas kampus dalam pembelajaran. Harusnya mas menteri paham akan hal ini.

Ringan kok, Mas. Tuntutan mereka kan hanya sebatas discount UKT dengan alibi tidak menggunakan fasilitas kampus dan tentu menghabiskan kuota/wifi selama daring. Tentunya bisa lah diringankan. Toh yang selama ini terjadi ketika pembelajaran daring berlangsung kan mahasiswa hanya masuk zoom/google meet lalu mematikan teleconference dan hanya menyisakan gambar profil mereka. Mendengarkan atau tidak kan juga kita tidak tahu. Mendegarkan saja tidak apalagi memperhatikan.

BACA  Jadi Siapa yang Diuntungkan dalam Program Kartu Prakerja; Rakyat atau Platform Digital?

Sayangnya, BEM SI selaku motor penggerak dalam naiknya tagar tersebut pada media mereka hanya merilis tuntutan sebatas peringanan UKT tanpa mengoreksi dan memperhatikan konsep atau sistem selama pembelajaran daring.

Mengapa BEM SI tidak sekalian menuntut sistem atau konsep yang jelas ketika perkuliahan daring. Apalagi Indonesia akan memulai fase New Normal, mengapa mereka tidak kritis pada aspek pendidikan era New Normal. Bagaimana sih konsepnya? Apa terobosan pemerintah khususnya Kemendikbud?

Selama ini kita terlalu terpaku pada isu peringanan UKT. UKT diringankan sudah tentu menjadi keharusan. Namun, apa hanya itu mainstream fikiran kalian? Coba analogikan begini, jika alibinya hanyalah sebatas kuota/wifi yang dibutuhkan untuk akses pembelajaran, sama halnya dengan ketika perkuliahan luring kita membutuhkan BBM, uang saku dan uang kost untuk mahasiswa yang berasal dari daerah lain. Ya, tak jauh beda.

Hal ini menunjukkan matinya nalar berfikir kritis mahasiswa. Mahasiswa yang katanya akan menjadi agent of change malah cenderung tidak bisa merubah konstruksi berfikirnya. Merasa sebagai agent of change tapi tak mampu menjadi motor check and balances terhadap kebijakan pemerintah, tentu harus dengan kacamata yang obyektif.

Mungkin BEM SI terlalu sering menggunakan nama organisasi hanya untuk hal hal yang bersifat pragmatis ya, hehe. Sehingga mainstream fikiran (baca: BEM SI) tidak mampu melihat hal hal fundamental selain peringanan UKT.

BEM SI ini memang sering mennual nama hanya untuk sebatas kesenangan mereka sendiri. Ketika demo tentang #reformasidikorupsi perjuangan mereka hanya sampai ketika duduk di meja DPR dan ILC, setelah itu malah asyik terima endorsement dan memanfaatkan personal branding melalui beberapa seminar. Lalu setelah itu apa? Mereka bak hilang ditelan bumi seperti yang Mendikbud lakukan sekarang.

BACA  Kiai Sahal, Pesantren, dan Kebangsaan

Sudahlah nggak usah sok menjadi pahlawan kesiangan para mahasiswa, kami semua sudah tahu gimana caramu menjual massa hanya untuk uang yang kalian cari bagi organisasi kalian, miris. Mengapa ketika awal corona merebak kalian hanya diam tanpa menggunakan follower kalian yang berjumlah 140 ribu lebih untuk mengkritisi kebijakan pemerintah? Baik dari sisi kebijakan medis, ekonomi, politik khususnya pendidikan.

Haha, malah kami berfikir yang ingin kalian dapat hanya sebatas eksistensi belaka. Setelah eksistensi diperoleh? Dapat proyek, endorsement dan panggilan seminar sana-sini. Lalu harapan masyarakat yang selama ini ditangguhhkan pada pundak kalian mau dikemanakan?

Tanggapan Anda

Related posts