Cak Mustolih, Receh Alfamart dan UKT di tengah Pandemi

  • Whatsapp

Siapa yang tak mengenal Mustolih Siradj, tokoh muda yang berhasil menggugat perusahaan ritel besar Alfamart sekaligus membungkam kompetitornya, Yusril Ihza Mahendra. Cerita heroik Cak Mustolih begitu panggilan akrabnya- bermula dari keingintahuannya pada koin receh kembalian belanja yang tak pernah dibuka ke publik perihal besaran dan kegunaannya. Padahal, dari data yang didapat, ternyata uang kembalian receh Alfamart dapat terkumpul sebanyak 21-33 miliar pertahun.

Bermodalkan dukugan moril dari PBNU, pengetahuan advokasi yang dilandaskan pada UU Keterbukaan Informasi Publik, Cak Mustolih memberanikan diri menempuh proses hukum yang pada akhirnya dimenangkan oleh dirinya. Berkat proses advokasi tersebut, dana receh Alfamart dapat disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan melalui PBNU.

Read More

Cak Mustolih memberi pelajaran, kepekaan dan keresahan yang sebenarnya merugikan masyarakat bisa disalurkan melalui proses advokasi. Mungkin saat ini sudah mulai bergeser gerakannya dibanding dengan zaman-zaman dulu, dimana dulu advokasi harus disampaikan dengan cara langsung turun ke jalan. Untuk sekarang ini advokasi tidak harus dilakukan dengan turun ke jalan tetapi juga dapat melalui media-media teknologi dengan petisi, hashtag atau tagar, ataupun cuitan-cuitan di sosial media seperti twitter, yang dirasa cukup efektif untuk menegur dan menyentil dalam melakukan advokasi suatu masalah yang dibawa ke ranah publik.

Saat ini, kehadiran pandemi Covid19 memaksa lini kehidupan masyarakat, terutama ekonomi dan pendidikan menjadi terhimpit. Cepat dan rawannya penyebaran Covid19 memaksa sejumlah karyawan di rumahkan, begitupun dalam sektor pendidikan yang membuat kegiatan belajar tatap muka harus ditiadakan dan diganti dengan sistem Pembelajaran jarak jauh (PJJ).

BACA  UIN Jakarta: ‘Pabrik’ Produksi Intelektual dan Tokoh Besar

Dalam kondisi masyarakat yang berada di tengah permasalahan-permasalahan sosial sebab pandemi, kepekaan mahasiswa sangatlah di harapkan oleh masyarakat untuk mampu mendampingi mereka dalam mengadvokasikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya, terutama perihal pendidikan, terlebih lagi pendidikan pada jenjang mahasiswa di kampus yang tentunya menjadi beban bagi para wali murid maupun mahasiswa itu sendiri. Efek yang paling terasa tentunya adalah pengaruh pendidikan tersebut pada mental mahasiswa, juga pada beratnya beban menanggung pembayaran.

Seperti halnya koin receh Alfamart, keterbukaan informasi publik terhadap UKT ditengah pandemi nampaknya jarang dipedulikan mahasiswa, ada namun tak masif serta menjadi kesadaran sosial. Padahal, tidak adanya proses pembelajaran tatap muka yang berganti pada proses pembelajaran online seharusnya dapat menyubsisi UKT bila memang kampus tidak berkenan memberikan bantuan kuota pada mahasiswa. Tidak adanya pembelajaran dalam kampus juga sebenarnya tidak membutuhkan pemakaian fasilitas dalam kampus yang mewajibkan kampus membayar lebih. Tidak adanya pembelajaran tatap muka seharusnya membuat pengeluaran kampus tidak sebesar pembelajaran biasa.

Lantas munculah pertanyaan, apa dan untuk siapa biaya UKT digunakan mengingat para tenaga ajar sebagian besar adalah PNS, ditambah pula suntikan dana APBN yang juga diberikan tiap tahunnya, belum lagi badan usaha dan badan penelitian yang berada di bawah instansi kampus.

Keterbukaan informasi seperti inilah yang dibutuhkan masyarakat umum, khususnya mahasiswa. Kalau toh dana UKT memang digunakan untuk operasional kampus, ya tidak ada masalah, asalkan biaya pengeluarannya diketahui oleh publik, terutama oleh mahasiswa.

Jangan sampai keadaan yang serba himpitan sebab pandemi seperti sekarang ini, membuat pembayaran dan kewajiban mahasiswa yang lain tetap normal, ini bukan keadilan namanya. Bukan hanya merugikan satu pihak, ini adalah tanda tanya besar yang perlu jawaban secara rinci. Hanya karena memiliki wewenag besar, kampus sampai bertindak over power dan menututup-nutupi apa yang seharusnya menjadi konsumsi mahasiswa. Kewajiban diminta secara sepihak dengan ancaman tidak dapat mengikuti perkuliahan, sedangkan hak yang seharusnya didapat oleh mahasiswa tidak diberikan oleh pihak kampus.

BACA  Perayaan Hari Santri yang (Hanya) Seperti Itu?

Oleh sebab itu, perlu ada Cak Mustolih selanjutnya untuk menyuarakan keterbukaan informasi publik yang layak serta patut diberikan. Bukan hanya pada sektor keuangan atau skup terkecil seperti kampus, melainkan pada aspek lainnya seperti kebijakan serta hukum. Semoga para pemangku kebijakan, baik swasta maupun negeri dapat bijak serta terbuka mengenai apa-apa saja yang mesti dikabarkan, dilibatkan dan diberikan pada masyarakat.

Tanggapan Anda

Related posts